Libidonomics; Kebebasan dan Erotic-capitalism

Libidonomics;

Kebebasan dan Erotic-capitalism

Oleh: Yusuf Burhanudin

Santri Teologi Universitas Al-Azhar, Ketua Majelis Penasehat Pwk. Persis Mesir.

Pakaian adalah akhlak. Pakaian adalah sesuatu, yang menjadikan manusia,

bukan binatang. Kalau engkau tidak percaya, berdirilah engkau di depan pasar,

dan copotlah pakaianmu, maka engkau kehilangan segala macam harkatmu

sebagai manusia. Pakaianlah, yang membuat manusia bernama manusia.

Pakaian adalah pegangan nilai, landasan moral, dan sistem nilai,

(Emha Ainun Nadjib, ‘Renungan Ilir’).

JUMAT, 7 April 2006. Bagi Majalah Playboy, hari itu mungkin akan dicatat dengan tinta emas. Sebagai hari “sukses” terbit dan lahirnya majalah porno nomer wahid di tengah-tengah publik Indonesia, negara Muslim terbesar dunia. Betapa tidak, di saat menguatnya penolakan masyarakat Indonesia, majalah nudis itu akhirnya ‘nekat’ terbit juga. Bisa ditebak, “sukses” penerbitan itu pun seiring menuai “sukses” reaksi yang tak kalah serunya. Protes para demonstran, somasi, sampai aksi sweeping ke toko-toko.

Bagi para pengusung kebebasan, hari itu pun menjadi penting dan istimewa. Seruan kebebasan absolut yang merupakan risalah sekulerisme global, kini telah merangsek-paksa menghinggapi negara-negara berbasis moralitas agama sekalipun! Inilah, salah satu dari sekian resiko kapitalisme global, di mana tidak saja barang material yang bisa dijual tapi juga isu, budaya, kebebasan, bahkan libido dan hasrat seksual (libidonomics).

Seiring teknologi internet (cyber technology) dan multimedia yang mulai merambah tidak saja ke kota-kota besar, melainkan sudah “menjajah” pelosok-pelosok desa sekalipun. Melalui media-media itulah, segala macam kebebasan informasi sampai pornografi laris terjajakan dengan bebas dan sukarela.

Tulisan berikut ini hendak mengelaborasi sekaligus mengkritisi prinsip kebebasan yang, merupakan akibat tak terbantahkan dari era modernisme bahkan post-modernisme (ketika segala kemapanan nilai tergugat), dan berkembang dewasa ini. terlebih, betapa gaung kebebasan itu justru seringkali saling berbenturan (clashing) satu sama lain. Kebebasan yang satu berbenturan dengan kebebasan lain dan demokrasi yang satu bertentangan dengan demokrasi yang lain.

Sebetulnya, jika kita jujur, kita tidak sedang menyaksikan benturan kepentingan, melainkan benturan nilai itu sendiri. Sebuah indikasi nyata dari pergeseran nilai budaya agama menjadi budaya informasi. Dengan begitu, yang sedang terjadi bukanlah pertentangan kebebasan yang satu dengan lainnya melainkan nilai keyakinan yang satu dengan keyakinan yang lain!

Kebebasan absurd

Gugatan yang berikutnya acap mengemuka ialah, adakah kebebasan absurd –termasuk di dalamnya kebebasan tanpa batas—memang sudah menjadi “takdir tak terbantahkan” dari konsekuensi kapitalisme global? Bahwa kelak, manusia tidak saja digiring pada agama dan keyakinan tanpa batas (passing over), tapi juga kebebasan tanpa batas. Risalah kebebasan ini, menemukan momentumnya terutama saat post-modernisme dekonstruktif (deconstructive postmodernism) mengkampanyekan diri dalam menentang segala bentuk otoritas, pengekangan, kemapanan, dan pembatas (hukum, norma, dan agama) demi memperoleh kebebasan ekspresi dan pembebasan hasrat secara total (Piliang: 2004).

Dalam era post-modernisme, yang disitir Bambang Sugiharto sebagai melampaui nama-nama itu, tidak hanya melakukan otokritik pada keyakinan. Tapi juga menyoal keindahan “tubuh” (fetitisme) yang disebut Yasraf Amir Piliang (2004) sebagai realitas di mana tubuh (secara fisik), digunakan dalam berbagai relasi sosial, ekonomi, komunikasi, dan kebudayaan. Konon, demi ekstase yang lebih bernilai, kebebasan berekspresi (freedom of expression).

Salah satu imbas yang paling kentara akibat “serangan” arus post-modernisme ini, adalah kebingungan mendefiniskan pornografi dan pornoaksi. Hal ini setidaknya tampak dalam kontroversi Rancangan Undang-undang Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP) yang terus berlangsung sampai hari ini. Ada semacam ambiguitas dan tarik-menarik luar biasa antara infiltrasi nilai agama di satu sisi versus tranformasi budaya modernitas di sisi lain.

Seolah, satu-satunya tanda masyarakat menerima modernitas ialah, keniscayaan untuk meninggalkan nilai-nilai agama dan budaya lama dari seluruh dimensi kehidupan mereka. Imperium budaya modern ini kian lengkap “mewabah” ketika dalam ketidakjelasan dan keterombang-ambingan nilai itu hadir di tengah-tengah kerendah-dirian negara dan masyarakat berkembang (inferiority complex).

Kebebasan pers

Kebebasan pers yang digulirkan sejak era reformasi lalu, selain membuka kran kebebasan politik juga mendulang kebebasan lain yang tak kalah serunya sehingga bersinggungan secara diametral dengan norma-norma masyarakat. Pers, seperti diharapkan Ketua MPR-RI, Hidayat Nurwahid, hendaknya mampu menggunakan kebebasan tidak dalam rangka melakukan provokasi, kontroversi, apalagi memuat informasi yang dapat menurunkan dekadensi moral. Sebaliknya, mengedepankan kebebasan bertanggungjawab terutama guna membangunkan masyarakat dari keterpurukan dan mengejar ketertinggalan, bukan malah memuat hal-hal amoral (Republika, 7/4).

Demokrasi memang mengandaikan kebebasan, tapi tentu saja kebebasan yang punya pijakan nilai publik. Nilai publik itu sendiri berlandaskan pada norma-norma budaya anutan masyarakat itu sendiri. Yakni, menggelar kebebasan yang bisa mengantarkan bangsa ini menuju fajar keberadaban yang sesungguhnya. Kebebasan ekspresif yang peduli nilai sehingga mampu mengangkat bangsa ini dari keterpurukan dan kebodohan.

Dalam alam “demokrasi” (kata ini harus diberi tanda kutip karena sering memunculkan nuansa ganda), setiap peristiwa selalu mengundang pro-kontra. Hanya, ada prasyarat lain yang perlu dikembangkan secara dewasa oleh masyarakat demokratis ketika mengalami konflik, agar setiap pihak senantiasa menjadikan hukum sebagai kata putus bagi seluruh pertikaian. Masing-masing pihak tidak saling memaksakan kehendaknya sendiri, maksa terbit atau maksa razia. Jika kedua pihak saling bersikukuh pada kehendak masing-masing, rentan menimbulkan anarki, baik anarki masif di satu sisi maupun anarki media di sisi lain.

Setiap pihak yang bertikai –dengan sama-sama mengatasnamakan kebebasan, justru tidak sedang berdemokrasi, melainkan hendak mengenyahkan substansi kebebasan itu sendiri. Apalagi ada embel-embel anarki. Polemik isu, bentrokan masif, dan konflik fisik seolah menjadi pilihan final masing-masing pihak dalam menyelesaikan setiap persoalan yang muncul ke permukaan menurut nilai-nilai keadilan dan ajaran kebebasan yang diyakini masing-masing.

Jika semua orang bertindak berdasarkan prinsip kebebasan, tentu saja akan menimbulkan chaos. Setiap kita tidak akan mengindahkan peraturan publik yang berlaku. Karena setiap orang, merasa berhak mengekspresikan dan bertindak sesuai kemauan masing-masing. Atas nama kebebasan, masing-masing berekspresi secara “liar” sekalipun resikonya harus berhadap-hadapan dengan kehendak orang banyak.

Saya perlu memberi catatan di sini, bahwa nilai kebebasan tidak saja berpihak pada yang pro tapi juga berlaku pada yang kontra. Misalnya, adalah hak siapapun untuk menyatakan bahwa ekspresi “pornografi” merupakan bagian dari HAM. Tapi perlu diakui pula, bahwa mengekspresikan larangan pornografi pun sesuai dengan HAM. Adalah tidak fair, ketika sikap pro dinyatakan sebagai bagian dari HAM, namun ketika kontra justru jadi bagian dari kekerasan. Karena itu, kita memerlukan nilai universal berupa hukum. Tiada lain, guna menghindari penilaian subjkektif, primordial, dan sektarian.

Persoalannya, tentu saja bukan sekedar soal munafik atau bukan. Seks adalah kebutuhan fitrah yang mendapat tempat terhormat. Yang menjadi soal ialah, bagaimana urusan yang privat mengalami publisasi dan yang publik justru mengalami privatisasi. Saling nasehat-menasehati dianggap urusan pribadi misalnya, sementara urusan seks yang notabene seperti maaf, membuang air kecil di dalam kamar mandi yang biasa dilakukan “menyepi” menjadi wajar “dipertontonkan” di depan orang banyak.

Selain itu, melihat hal-hal berbau porno, juga tidak semata terletak pada otak yang “ngeres” atau tidaknya orang yang melihatnya. Pernyataan yang menyuratkan hal yang setengah telanjang bisa menjadi porno pada orang yang otaknya kotor dan yang porno bisa “positif” pada orang yang otaknya bersih, termasuk pernyataan musykil yang sulit dipahami. Sebab, materi yang disajikan berada di ruang publik yang jelas-jelas sulit membedakan penilaian satu orang dengan lainnya. Yang jelas, kita membutuhkan sebuah kesepakatan bersama, salah satunya melalui RUU APP, sebagai pijakan bersama dalam mengatur soal pornografi dan pornoaksi akhir-akhir ini.

Solusi mendesak

Solusi mendesak dalam menghadapi serangan pornografi dewasa ini adalah, dengan meningkatkan pengawasan bersama terutama peran keluarga, masyarakat, dan agama agar menjadi bagian aktif, kreatif, dan bertanggungjawab terhadap pengembangan moral yang lebih beradab. Selain itu, seluruh sistem (media dan sarana informasi) yang ada harus ditata menjadi sistem pendukung yang kondusif yang menularkan nilai-nilai luhur dan bukan sebaliknya menjadi kanker yang menjalarkan penyakit kepada masyarakat.***

By Pwk. PP. Persis Mesir Posted in Opini Tagged

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s