Menimbang Politik Sekuler

Menimbang Politik Sekuler*

(sebuah pengantar)

Ifititâh

Oleh para pengagumnya, sekulerisme dianggap sebagai solusi alternatif dalam membentuk polarisasi sosial yang lebih baik.

Sekularisme muncul ketika masyarakat Barat mengalami kemunduran yang sangat hebat. Karena, cengkraman gereja (kristen) yang kala itu melembaga begitu kuat. Otoritas gereja bukan hanya mengurusi persoalan sosial dan ekonomi, namun juga menguasai wilayah politik. Sehingga kelembagaan gereja yang dijelmakan melalui kekuasaan (politik) ketika itu begitu menekan, mengekang dan arogan.

Alih-alih gereja ingin menangani hampir segala aspek kehidupan di Barat ketika itu, namun ternyata campur tangan kaum agamawan ini malah membawa masyarakat Barat kepada lembah kemunduran.[1] Sehingga wajar masyarakat Barat menyebut masa pertengahan ini, bagi mereka adalah “zaman kegelapan” (the dark ages). [2]

Akhirnya, masyarakat Barat merasa trauma. Mereka melakukan protes dan menunjukan sikap antipati. Mereka berkesimpulan bahwa untuk melakukan perubahan mau tidak mau harus melakukan “kudeta” besar-besaran kepada otoritas dan kekuasaan gereja.

Karena itu mereka lalu mulai meluncurkan ide, agar kekuasaan gereja dibatasi. Tepatnya, agar agama sekedar menjadi masalah pribadi masing-masing, tanpa harus dikungkung oleh batas-batas dogma agama dari gereja.

Otoritas gereja tidak boleh masuk ke wilayah otoritas negara (politik). Hingga muncullah renaisans di Perancis sebagai pertanda sekularisasi di Barat, terutama dalam bidang politk. Dimana wilayah kekuasaan kaisar dan pendeta harus jelas dan dibatasi wilayah geraknya.

Apa Sekularisasi Politik?

Para pengamat politik berbeda pendapat tentang definisi sekularisasi politik. Hal ini tergantung pada perbedaan sistem yang dianut dalam setiap negara. Namun rata-rata para pengamat sepakat bahwa, sekularisasi politik adalah pemisahan urusan negara dan agama. Definisi ini, selaras dengan arti sekularisme itu sendiri yang mempunyai substansi pemisahan ruang privat dari hal-hal yang bersifat publik.

Robert Audi, memberikan tafsiran sekularisasi politik. Bahwa urusan politik tidak boleh kena campur tangan agama. Politik atau negara haruslah bersikap netral di antara agama-agama. Implikasinya, lanjut Audi jika agama tertentu (di antara beragam agama) untuk mengatur kehidupan bernegara, berarti negara itu telah melanggar satu prinsip sekularisme.[3]

Suatu perdebatan sengit terjadi di harian KOMPAS ketika Ahmad Sumargono dari KISDI berpolemik dengan Denny JA., salahseorang kontributor Islam Liberal tentang “Isu Agama dan Sekularisasi Politik”. Dalam polemik tersebut Denny JA berusaha mengelaborasi dan menegaskan bahwa politik sekuler tidaklah anti agama. Denny mengatakan:

“Ada kesalahpahaman akan arti politik sekuler atau sekularisme dalam politik. Politik sekuler diartikan sebagai sistem politik yang anti-agama, atau lebih jauh lagi anti Islam. Dengan definisi ini, tak heran jika politik sekuler ini menjadi momok yang menakutkan. Namun itu adalah definisi politik sekuler yang salah. Tak ada satu pun negara demokrasi yang sekuler di dunia ini yang anti agama, ataupun anti-Islam.”[4]

Selanjutnya Denny JA. menulis dalam artikelnya yang berjudul Islam, Negara Sekuler, dan Demokrasi, di Harian Republika, tanggal 19 Juni 1997. Denny menulis:

“Akhir kata, terminologi “negara sekuler” mungkin sudah tidak populer di tanah air, karena sudah terlalu banyak kesalahpahaman atasnya. Sebagai gantinya, saya mengusulkan dipakai saja terminologi “negara demokrasi”, yang pada dasarnya adalah juga negara sekuler. Kesanalah negara modern bermuara.”

Statemen Denny ini mendapat tanggapan serius dari Ahmad Sumargono. Sumargono menulis :

“Entah dengan alasan apa, Denny sekarang mencabut usulannya sendiri, dan tetap mempopulerkan istilah sekulerisme dalam politik. Namun ia tetap istiqamah dengan gagasannya semula untuk membentuk negara sekuler yang diimpikannya, seperti negara-negara sekuler Barat, meskipun banyak yang salah paham.”

“Sebenarnya umat Islam tidak salah paham tentang masalah sekulerisme. Rumusan negara sekuler versi Denny JA lebih banyak merupakan rumusan akademis, tidak realistis, dan tidak empiris. Contoh-contoh faktual yang terjadi di Turki dan Indonesia menunjukkan, bahwa negara sekuler justru menindas Islam.”

Sumargono memandang bahwa sekularisme rumusan dan statusnya sudah jelas. Ia sama sekali tidak mengindahkan peran agama. Bahkan pada beberapa contoh sekularisme banyak menindas Islam. Terminologo politik sekuler yang dicetuskan Denny menurut Sumargono hanyalah rumusan akademis, tidak realistis, dan tidak empiris.

Salah satu upaya sekularisasi di bidang politik misalnya adalah negara kita, Indonesia. Pada era 70-an pencetusan ide “Islam yes, Politik Islam no” oleh cendikiwan muslim Nurkholis Madjid, ditengarai sebagai usaha untuk menjauhkan islam dari nuansa politik.[5]

Berikutnya, ketika orde baru mengeluarkan instruksi agar semua organisasi baik kemasyarakatan maupun politik, diharuskan berasaskan Pancasila. Artinya, selain untuk menolak ideologi komunis, instruksi ini dimaksudkan juga untuk menjauhkan campurtangan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama politik. Walaupun sebenarnya, tendensinya begitu kuat, bahwa pemaksaan asas tunggal semata hanya untuk dijadikan alat kekuasaan.[6]

Bagaimana Sekularisasi Politik?

Sebagaimana kita ketahui, bahwa sekulariasi di Barat lahir dari sikap traumatis terhadap arogansi agama (kristen). Sekularisasi dalam bidang politik merupakan satu-satunya cara yang paling efektif untuk merealisasian proyek sekularisasi dalam aspek lainnya. Jika kita identifikasi, menurut catatan sejarah terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh kaum sekular Barat dalam melakukan proyek sekularisasi politik di belahan negara di dunia, antara lain dengan cara :

1. Kolonialisme

Kolonialisme adalah cara kaum sekular Barat dalam melakukan infasi di bidang politik dengan cara fisik. Imperialis terbesar, Inggris, hampir pernah menginjakan kakinya di pelbagai penjuru dunia. India, Malaysia, Australia, dan Hongkong (sebelum kembali ke pangkuan Cina pada 1997) adalah beberapa contoh yang pernah terjajah dan kini menjadi negara persemakmuran mereka. Selanjutnya diikuti Perancis, Belanda, Portugal, Italia, dan Jerman. Tidak ketinggalan tentunya Spanyol yang menjadi negara pertama dalam melakukan operasi militer ke daerah jajahannya.

Kedatangan mereka bukan hanya motif materi (pencarian rempah-rempah dan lain-lain), namun juga melakukan pendudukan, dan perebutan kekuasaan (politik). Seperti yang terjadi di Indonesia sebelum tahun 1945, atau Malaysia dan Mesir.

Jika wilayak politik atau kekuasaan di negara jajahan telah mereka rebut, maka dengan mudah merekapun dapat merubah sistem dan tatanan politik menjadi sekular.

Kini neokolonialisme telah hadir kembali. Ketika Amerika Serikat (AS) dansekutunya menginfasi beberapa negara yang dianggapnya bertentangan dengan prinsip global. Dengan dalih memerangi terorisme, AS berani melangar prinsip kemanusiaan dengan memerangi rakyat yang tidak berdosa. AS menggunakan politik agresif dalam kebijakan luar negrinya. Walaupun menuai kecaman, AS tetap melakukan agenda militernya. Yang ujungnya adalah mengejar kepentingan kepentingan (interest) politik, ekonomi dan sebaginya, dengan menggunakan jargon-jargon demokrasi, liberalisasi dan hak asasi manusia.[7]

Terbukti kemudian, AS mengganti pemerintahan negara yang didudukinya, dengan pemerintahan ‘boneka’ transisinya.

2. Demokratisasi

Jika kita memperbincangkan politik sekuler, maka tidak akan lepas dari pembahasan demokrasi. Karena, demokrasi itu sendiri lahir dari prinsip-prinsip sekuler.

Demokrasi telah menjadi ikon politik terpenting yang paling banyak dibicarakan dan dipraktekkan di dunia.

Namun demikian, banyak orang yang mengkritik, karena ia telah menjadi sistem dan bentuk pemerintahan yang monolitik. Demokrasi sudah menjadi ideologi negara maju, yang pada gilirannya mendominasi dan menghegemoni negara berkembang.

Maka tidak heran, saat ini demokrasi menurut Barat adalah satu-satunya ideologi yang telah direstui dunia. Karenanya negara yang berdiri bukan atas dasar demokrasi, menurut Barat hakikatnya ia telah berani bersebrangan dengan masyarakat global.

Sebenarnya, gagasan demokrasi bila kita cermati nampak begitu elegan. Demokrasi yang berarti “pemerintahan rakyat”, memberikan hak sepenuhnya kepada rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. Rakyat diakui mempunyai hak-hak politik, atas kebebasan dan hak untuk mempunyai hak milik.[8]

Namun acapkali Barat bersikap tidak adil dalam mengaplikasikan demokrasi. Mereka dengan pede menyatakan negara demokratis, bila pemerintahan yang dipilih oleh rakyatnya, selaras dengan prinsip Barat. Ini terjadi seperti yang kita lihat di kebanyakan pemilihan umum di Eropa dan AS. Namun, demokrasi itu sendiri menjadi tidak berfungsi ketika suatu pemerintahan tertentu tidak sejalan dengan Barat.

Sekedar menyebut contoh, terdapat dua fenomena ironis dalam

perjalanan sejarah demokrasi. Pertama, kondisi right man in the right place yang berdasarkan suara mayoritas. Sampel tepat untuk kasus ini sedikitnya ada tiga contoh: Turki, Aljazair, dan Israel. Ketika Partai Refah (yang mewakili kaum Islam-Nasionalis) menjadi pemenang dalam pemilihan umum di Turki, yang notabene berhasil menyingkirkan Partai berbasis nasionalis sekuler, ternyata berakhir dengan kudeta militer yang

kemudian menurunkan posisi Najmuddin Erbakan

Hal yang sama terjadi juga di Aljazair. Kemenangan FIS (Front Islamic Salute) ternyata harus dibayar mahal. Pertumpahan darah antara militer dengan para pejuang FIS terjadi di mana-mana.[9] Bukankah kesemuanya sudah berjalan melalui prosedur dan aturan main yang ada (baca: demokratis)?

Mengapa Sekularisasi Politik ?

Sekurang-kurangnya terdapat tiga motif mengapa Barat melakukan agenda sekularisasi politik. Pertama, unsur materi. Kedua; menguatkan sistem kapitalisme dalam ekonomi, dan yang ketiga, globalisasi.

Dalam catatan sejarah, eksfansi Barat ke dunia Timur, adalah untuk mengejar material. Mereka merampas kekayaan alam negara jajahannya. Melalui sekularisasi politik, dengan sangat mudah negara imperial dapat menguasai kekayaan alam dan potensi bumi di daerah jajahannya. Maka, dengan sekularisasi politik melalui kolonialisme, Sebagai contoh, Belanda telah banyak meraup kekayaan alam dan rempah-rempah negara Indonesia.

Begitu juga AS yang menyerang Irak. Walaupun mereka beralasan untuk menghancurkan senjata pemusnah massal di Irak, namun, hingga kini belum pernah terbukti.[10] Dibalik penyerangan AS ke Irak, alih-alih mempunyai niat terselubung dimana agenda penyerangan dimaksudkan untuk menguasai ladang minyak yang ada di Irak. AS tahu bahwa Irak adalah negara produsen minyak terbesar dan berkualitas kedua di dunia setelah Arab Saudi.

Motif kedua adalah kapitalisme, melalui penyebaran prinsip ekonomi di dunia dengan model konsumsi homogen. Filsafat ekonomi yang arogan ini, telah menemukan pijakan di Barat dimana “cara hidup orang Barat” dianggap sebagai model untuk ditiru. Karena itu mereka berusaha untuk menguasai segala pasar di dunia. Hampir tak ada satupun negara yang saat ini bebas dari Coca-cola, McDonald, KFC dan Levis, lambang produk kapitalis yang menguasai sistem ekonomi abad 21. [11]

Setelah kapitalisme memonopoli hampir seluruh sistem ekonomi, kini semakin banyak pengamat yang menggugat apakah sistem yang didasari persaingan pasar bebas ini mampu menjawab berbagai permasalahan nasional maupun global.

Dan yang terakhir adalah globalisasi. Melalui sekularisasi politik, yang paling menghawatirkan ialah lahirnya politik global. Ketika ideologi, budaya, prinsip, nilai, ekonomi, bahkan agama dimonopoli dan menguntungkan sepihak (Barat). Sedangkan negara kedua (berkembang) hanya bisa menonton menjadi objek dengan tanpa daya menjadi kelompok konsumeris. Sayyed Reza Ameli, seorang cendekiawan Iran berpendapat bahwa globalisasi hanyalah sebagai kekuasaan dunia yang direalisasikan dengan kekuatan hegemonik sehingga dapat memperkuat yang lebih kuat dan melumpuhkan dunia lainnya.[12]

Ikhtitâm

Secara eksplisit, sekularisme politik nampak seperti menjanjikan ketentraman sosial. Namun dalam prakteknya, melalui demokratisasi, politik dunia seakan didikte. Wallâhu ‘alam.

  • Luthfi Mubarak,
  • Tooba el-Ramlee 26 Februari 2007.


* Coretan ini diperbincangkan pada diskusi 10 harian LBI-Pwk. PP. Persis Mesir, 26 Februari 2007 di Bascamp Persis Mesir.

[1] Ketika kaum intelektual di Barat mulai terimbas oleh “matahari Allah” dari dunia Islam, dan mereka kagum melihat kehebatan kota-kota di Cordoba, Bagdad atau Alexandria; maka mereka mulai mempertanyakan, apa yang menyebabkan keterbelakangan mereka itu.

Mereka menemukan jawabnya: gerejalah biang keladi keterbelakangan itu. Gerejalah yang selalu menghalangi suatu ide baru demi kemajuan. Mereka melihat, bagaimana gereja menghukum Galileo Galilei. Bagaimana gereja ingin menghalangi rencana expedisi Christoph Columbus. Dan bagaimana ribuan buku-buku ilmiah dihancurkan dengan tuduhan berisi ajaran sesat, sedang ilmuwan pengarangnya dibakar hidup-hidup dengan tuduhan mempraktekkan ilmu sihir, atau paling tidak di-exkomunisi.

[2] Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat, (Jakarta:GIP 2005) hal. 30.

[3] Robert Audi, Agama dan Nalar Sekuler dalam Masyarakat Liberal, hal. 48-50.

[4] HA. Sumargono, Isu Agama dan Sekulerisme Politik, Catatan untuk Denny JA. (Harian Kompas: 1999)

[5] Ide ini adalah statemen Nurkholis sendiri yang ditulis pada 2 Januari 1970. Ini disinyalir mendapat dukungan dari CSIS untuk menekan partai islam seperti Masyumi, Parmusi PPP, supaya tidak bersemangat untuk menjadi kontestan PEMILU, Adnin Arman, Seminar 37 Tahun Pembaruan Islam, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Jakarta, 2006.

[6] Usaha menjauhkan Pancasila dari agama, khususnya Islam, telah dilaksanakan dengan intensif oleh Orde Lama dan Orde Baru. Ketika Soekarno berkuasa, Pancasila pernah diperas jadi Trisila (Ketuhanan, Kebangsaan, dan Gotong Royong), terus menjadi Eka Sila (Gotong Royong), dan ditampilkan dalam Nasakom (nasionalisme, agama dan komunisme). Soekarno menyatakan dalam dadanya ditemukan ketiganya. Padahal sosialisme berasal dari komunisme yang merupakan ajaran sekularisme ekstrem yang tidak mentoleransi agama dan orang beragama, walaupun secara pribadi.\ Di zaman Orde Baru, Pancasila dijadikan asas tunggal dalam pembangunan dengan tafsiran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Tidak boleh ada tafsiran lain, dan tidak boleh ada yang bertentangan dengan asas tunggal, termasuk dalam pembangunan sosial budaya. Partai politik, ormas, sampai budaya mau ditunggalkan. Lihat, Burhanuddin Agus, Bahaya Sekularisasi Pancasila (Republika: 2006)

[7] Adian Husaini, Islam-Barat;Studi Kasus Wacana ‘The Clash of Civilizations’ (Makalah Workshop Pemikiran Kontemporer, IKPM Kairo, 2006)

[8] Zul Afdhi Umar, Pegangan Tata Negara SMU, (Bandung: Armico 2000) hal. 24.

[9] Adian Husaini, Islam Liberal, Konsepsi Penyimpangan dan Jawabannya (Jakarta: GIP) 2005.

[10] Op. Cit. Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat, (Jakarta:GIP 2005) hal. 89.

[11] Oliver Leaman, Pemerintaha Akhir Zaman, (Jakarta: Al-huda 2005) hal. 135.

[12] Ibid. hal. 65.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s