NKRI; Kontekstualisasi Khilafah Islamiyah

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA:

Kontekstualisasi Khilafah Islamiyah

  1. Mukadimah

Kekuasaan Islam mulai ada ketika didirikannya negara Madinah dan diikrarkannya perjanjian Madinah menjadi bagian penting dalam membangun mekanisme hubungan-hubungan antara penduduk Madinah yang menjujung tinggi kedaulatan hukum (Islam) dengan berbagai macam agama dan etnis masyarakat yang ada waktu itu, seperti Yahudi dan Nasrani. Walaupun Piagam tersebut, pada tahap selanjutnya, diingkari oleh kaum Yahudi. Selanjutnya, kekuasaan Islam dipegang oleh para penggantinya (khalifah). Kekhalifahan ini berdiri tegak, walaupun berganti dinasti, dari abad VII – XX (1924). Ketika negera republic Indonesia berdiri, maka Negara yang berbentuk republik ini didirikan oleh tokoh-tokom Muslim waktu itu, dan selanjutnya setalah terpecah menjadi Negara Indonesia Serikat RIS) dikembalikan oleh Dr. M. Natsir, sebagai Perdana Mentri RI dari Masyumi, dengan yang disebut Mosi Natsir. Jadilah NKRI dan sampai sekarang tak mungkin dan tidak boleh diganggu gugat lagi. Inilah Negara Kesatuan sebagai Kontekstualisasi Khilafah karena Khilafah Islamiyah intinya adalah Negara kesatuan.

Khilafah amat berkaitan dengan kekuasaan, kepemimpinan, al-Imam al-A’zham, pemimpin besar. Pada konteks ini, kepemimpinan sesudah Nabi saw. yang fungsinya mengemban tugas-tugas kenabian, khilafat al-nubuwwah, yaitu, hirasat al-din dan siyasat al-dunya, menjaga agama dan mengatur urusan dunia”. Pengemban tugas khalifah sesudah Nabi, ada yang bergelar Khulafa Rasyidun, sebagai pengemban amanah kekuasaan yang dinilai baik oleh para sejarawan, sementara khalifah sesudahnya, walaupun dalam pelaksanaannya banyak mendukung berkembangnya dakwah dan peradaban Islam, tetapi dalam praktek kenegaraan dan ketatanegaraan mengandalkan keturunan, “semi kerajaan”, sebagaimana terjadi sampai kekuasaan Turki Usmani. Sementara itu, gelar kekuasaan berbeda-beda, seperti sultan-sultan dan amir-amir di negara-negara kecil. Masalahnya sekarang bagaimana konsep khilafah dalam Islam dan bagaimana pula keberadaan negara-negara nasional sekarang dikaitkaan dengan konsep khilafah masa silam.

Untuk menjawab pertanyaan ini ada beberapa pendekatan yang digunakan dan menjadi problem epistemologis (metode berfikir) sepanjang masa, khususnya di kalangan fuqaha siyasah. Pertanyaan selanjutnya apakah masalah khilafah termasuk persoalan ta’abbdudi atau ta’qquli atau sekaligus ta’abbudi dan ta’aqquli. Bila jawabannya ta’abbudi, maka negara mesti seluruhnya disebut khilafah dan kepala negara adalah Khalifah dan bentuk negara tidak sah bila bukan khilafah. Bila jawabannya ta’aqquli, maka bentuk negara Islam tidak mesti khilafah dan kepala negara tidak mesti bergelar khalifah. Kekuasaan pada masa Nabi tidak disebut khilafah. Lalu, bagaimana NKRI dalam pandangan Islam dan bagaimana pula mempertahankan NKRI ini.

  1. Makna dan Sejarah

Dilihat dari sisi makna khilafah dari bahasa Arab yang diambil dari susunan huruf kha-la-fa yang memiliki tiga makna. Pertama, an yaji’a syai’un ba’da syai’in yaqumu maqamahu, adanya sesuatu bada sesuatu yang bertugas sesuai dengan yang diganti; kedua, khilafu quddam, kebalikan di depan atau terdahulu; ketiga, taghayyur, berubah. Al-Khalafu ma ja’a ba’du. Kata khalf bila menunjukkan kepada yang baik dibaca al-khalaf dan yang jelek al-khalf dengan lam maskunah. Kemudian, muncul isytiqaq(derivasi) khalafa-yakhlufu- khalafan, khalfan, khilafatan, berarti dhiddu taqaddama wa salafa; khalafa kebalikan terdahulu,. Kata khalfa adalah di belakang, seperti khalfa al-imam, di belakang imam. Makna khalifah disebut khalifah kerena pengganti yang berada di belakang yang lain dan menunaikan tugas terdahulu. Khalifatullah, pengganti Allah di muka bumi dan khalifatu Rasulillah, pengganti tugas-tugas kerasulan (Lihat al-Raghib: 156-158 dan Ibn Faris: 210-213).

Dalam Alquran banyak terdapat istiytiqaq khalafa (derivasi khalafa), khususnya yang menyangkut kekuasaan, sebagaimana dalam hadis dan menunjukkan sesuatu yang berada sesudahnya, seperti perkataan khalifah 2 kali (al-Baqarah: 2, Shad: 38), khulafa’ 3 kali ( al-Araf: 29 dan 74, al-Naml: 62), khala’if 4 kali (al-An’am: 165, Yunus: 14 dan 73, (bentuknya) 5 kali (al-Nur: 55, al-An’am: 133, 57, al-A’raf: 129, dan al-Hadid 7). Demikian pula dalam hadis banyak istilah khalifah, seperti pada Sahih al- Bukhari nomor-nomor berikut: 1305, 3782, 4509, 6121, 6627, 6659. Pada Muslim hadis no. 3395, 3444, pada Sunan Abu Dawud disebut pada hadis no. 4037, Musna Ahmad no 304, 10589. Selain kata khalifah, terdapat pula gelar amir dan umara, seperti Amirul Mukminin ketika Umar bin al-Khattab memerintah, seperti pada hadis al-Bukhari hadis nomorr 1542., bahkan Allah jiga khalifah (pengurus) manusia, seperti dalam doa, Allahumma Anta al-Shahib fi al-safari wa al-khalifatu fi ahli…….”. (al-Tirmidzi, no: 3360)

Dari pengertian khilafah yang banyak disebut dalam Alquran ada yang berarti kekuasaan secara umum yang merupakan tugas menusia untuk mengolah dunia dan ada yang berarti kekuasaan khusus, seperti tampak pada Nabi Dawud yang tercantum dalam al-Shad: 26 yang berkaitan dengan pengaturan manusia, dengan menegakkan keadilan. Kemudian, perkataan khalifah ini dijadikan sebagai gelar kepala negara sesudah Muhammad Rasulullah saw.

Substansi dari makna khilafah ialah kekuasaan yang berkaitan dengan politik kenegaraan. Namun, dalam Alquran juga digunakan perkataan malik (ada 14 ayat) dan jamaknya muluk (2 ayat), ulul al-amri (pemegang urusan), bahkan muncul perkataan umara ( al-Bukhari: no. 1543), dan amir, bahkan istilah imam, sebagaimana diterangkan dalam hadis-hadis Nabi. Perkataan wazir (mentri), wuzara, dalam arti kekuasaan temporal muncul pula pada masa-masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah, bahkan istilah sultan juga digunakan sebagai gelar kapala negara. Gelar-gelar kepala di negara-negara Islam sekarang muncul pula gelar Syeikh (Kuwait), Rais (Presiden), sperti Indonesia, Pakistan, Mesir, Siria, Sundan, daln lain-lain. Dalam bentuk Negara pun akhirnya berbeda pula, Republik dalam bentuk seperti Negara Kesatuan RI, Kerajaan, Saudi Arabiya, kesultanan, keamiran, syaikh, dll. Dunia Islam sudah tidak menganut lagi system ini lagi!

Khilafah Islamiyah ialah khilafah Islam. Artinya, kekuasaan negara dan pemerintahan yang berdasarkan Islam yang menerapkan syariat Islam dengan segala aspeknya. Persoalannya apakah menerapkan pidana Islam atau juga termasuk konsep khilafah yang utuh, seperti zaman dahulu atau hanya berupa penerapan Syariat belaka. Sekarang ini negara sudah terpecah menjadi negara-negara kecil yang memilki kebangsaan sendiri dan dibatasi dengan teroterial secara nasional masing-masing, wathaniyah-qaumiyah. Indonasia yang serumpun dengan Malaysia, sebagai bangsa melayu ternyata sudah berada pada dua negara nasional yang berbeda-beda. Arab Saudi dengan negara-negara teluk lainnya yang mirip dalam bahasa dan adat istadat Arab teluk lainnya memiliki kesamaan sudah terpecah-pecah. Maka kontekstualisasi Khilafah Islamiyah menjadi keniscayaan. Dimaksud demikian ialah tetap dalam lingkup negara masing-masing, tetapi memiliki visi dan misi yang sama dalam membela agama, menegakkan syariat, dan membangun umat bukan dalam satu system tertentu.

Para khalifah pasca Khulafa Rasyidin dari tahun 661 M-1924 M cukup banyka sebanyak, sesuai dengan suku-suku bangsa dan mazhab teologi yang dianut. Tujuh dinasti dengan , yaitu Bani Umayah (661-750 M- 14 orang), Bani Abbas (750-1258 M-37 orang), Bani Umayah Spanyol (756-1031 M- 18 orang)), Fathimiyah Mesir (909-1171 M-14 orang), Syafawi Iran (1501-1722 M- 9 orang), Moghul India (1526-1858 tak jelas berapa banyaknya), Turki Usmani (1299 – 1924 M- 37 orang). (Rahardjo, 1996: 362).

Pada masa peemerinthan Turki inilah kekhalifahan atau Negara khilafah berakhir karena, selain dinilai tidak solid dan tidak tegaknya keadilan, bau sekularisme makin merebak dan penjajahan dunia Islam semakin kuat.

  1. Konsep Khilafah

Ke-khilafah-an pada masa Khulafa Rasyidun dan khilafah pada khulafa sesudahnya sesudahnya ada perbedaan sebagai berikut: Pertama, Khulafa Rasyidun setelah Rasulullah, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib menerapkan syura, walaupun ada perbedaan-perbedaan dalam implementasinya, seperti perwakilan, penunjukkan oleh khalifah sebelumnya (setelah konsultasi dengan sahabat-sahabat lain), formatur, dan pemilihin langung. Tidak ada seorang pun dia antara yang menjadi khalifah masa mereka itu berkaitan keturunan dengan khalifah-khalifah sebelumnya, sementrara para khulafa sesudahnya berdasarkan keturunan, sehingga tidak diperhatikan kualitas kecuali intern keluarga khalifah. Kedua, ke-khalifah-an pada masa Khulafa Rasyidun memiliki kredibiltas keilmuan yang mumpuni, sementara khalifah sesudahnya ada pemisahan antara ulama dan umara. Memang tugas-tugas khalifah begitu berat pada masa itu ditambah lagi dengan tingkat kredibiltas keilmuan khalifah pasca Khulafa Rasyidun berbeda. Bila khulafa masa sebelumnya adalah para pejuang dan memiliki bobot keilmuan yang memadai, tetapi khalifah sesudahnya adalah anak-anak istana. Ketiga, pergantian khalifah antara satu dinasti dengan dinasti lainnya seringkali kali dengan kekerasan berupan pemakzulan atau inqilab (cup), bahkan perebutan kekuasaan di dalam satu dinasti pun adakalanya dengan kekerasan.

Banyak usaha untuk menegakkan kembali institusi khilafah sejak dibubarkan Mustafa Kemal Attaturk, yaitu Muktamar Khilafah di Kairo (1926), Kongres Khilafah di Mekah (1928). Dalam Menyambut gerakan ini, di Indonesia telah dibentuk Komite Khilafah 1926 yang berpusat di Surabaya, dengan ketuanya HOS. Tjokroaminoto (Raharjo, 1996: 362). Di Indonesia bulan Agustus 2007 diadakan Kongres Khilafah di Senayah. Sesudah itu selesai. Lalu, akan di mana lagi? Namun demikian, negara-negara Muslim atau Islam di dunia sudah terpecah-pecah (disintegrasi). Maka upaya-paya-upaya selanjutnya ialah dengan munculnya ide menyatukan umat Islam dengan cara membentuk organisasi-organisasi, seperti Rabithah Alam al-Islami dan OKI (Organisasi Konferensi Islam). Libyia membentuk Jamiyah Dakwah Internasional yang menghimpun organisasi-organisasi dakwah seluruh dunia. Negara Arab sendiri memiliki Liga Arab (Jami-al-Arabiyah) Jadi, problematika khiafah ini akan terus menjadi wacana, bahkan agenda bagi yang tidak menyetujui model pemerintahan sekarang. Memang dalam khilafah Islamiyah memiliki keunggulan tertentu, seperti Umat dipimpin oleh suatu kekuasaan (khalifah), umat bahu membahu dalam mempertahankan dirinya tanpa melihat sisi etnis atau bahasa tertentu. Semuanya berjuang atas dasar ajaran dan iman yang sama. Namun, apakah dengan model seperti ini akan implementatif pada masa kini dan hambatannya akan sangat besar. Menurut saya dari pada terus berwacana, lebih baik membangun SDM yang handal. Strruktur kemuatan dan jaringan ukhuwah diperluas. Musuh kita sekarang, bukan hanya kaum kuffar dan al-firaq al-dallah, tetapi kebodohan, kemiskinan, hedonisme, kapitalisme, konsumerisme, dan lain-lain.

Penyatuan negara-negara berpenduduk Muslim sedunia adalah suatu yang ideal dan harus menjadi harapan, tetapi faktor penghambat dapat terjadi yang perlu dianalisis yang antara lain berikut: Pertama, siapa yang berhak menjadi khalifah dengan penduduk 1.3 M dengan berbagai etnis dan bahasa. Akankah mengambil hadis, “Al-A’immatu min Quraisy, para imam itu dari orang Quraisy”. Masih adakah orang-orang tersebut? Bila masih ada sudahkan memiliki kapasitas moral, intelektual dan social, sebagaimana dimiliki kaum Quraisy terdahulu. Kedua, bagaimana cara melakukan syura atau pemilihan yang sedemikian besar. Siapa-siapa pula di antara mereka yang berhak menjadi wakilnya. Ketiga, Penyatuan umat seluruh dunia dalam arti satu negara khilafah merupakan t’abbudi atau ta’amuli”. Pertanyaan penting karena fuqaha awwalin pun mulai meberikankelonggaran terhadap terjadinya Khilafah Islamiyah Versi Abbasiyad di Bagdad dan Umayah di Spanyol. Negara-negara Islam sekarang termasuk Negara-negara Arab yang satu bahasa dan relative satu agama dan kultur belum dapat menyatikan dirinya.

Untuk mengembalikan cita dan citra Khilafah Syaikh An-Nabhani mendirikan Harakah Islamiyah yang disebut Hizb al-Tahrir (Partai Pembebasan), sehingga khilafah dan syariat Islam bisa tegak lagi. Hizb , mungkin hanay sebagian, “Tidak mengakui negara manapun di dunia” , dan Negara tersebut tidak sah karena tidak berdasar khilafah. Namun, mereka memiliki Paspor, KTP, belajar di Sekolah-sekolah Negara, Aktet Nikah, Ijazah, Akte Tanah, dll di Negara yang tidak diakui tersebut. Persoalan yang masih tersisa adalah sejauh mana model khilafah ini bisa diimplementasikan pada zaman sekarang karena ketika kekhalifahan baru seratus tahun berdiri sudah ada yang memisahkan diri dari pemerintahan pusat di Baghdad, yaitu Spanyol (Andalusia). Ketika di Spanyol khilafah masih berdiri, maka berdiri pula khilafah Fatimiyah (Syi’ah Sab’iyah) di Mesir. Ketika Khilafah Fatimiyah masih berdiri di Mesir, datang penguasa baru Shalahuddin al-Ayyubi, dan selanjutnya masing-masing mendirikan khilafah kedaerahan dengan mengatasnamakan dinasti-dinasti, semenjak Bani Umayah, Saljuk, sampai Moghul di India.

Di tanah Melayu, Indonesia dan Malaka berdiri pula kesultanan-kesultanan dari Sabang sampai Maroke yang diperkirakan sebanyak 24 kesultanan. Ketika Indonesia merdeka kesultanan dimasukkan dalam NKRI atas upaya M. Natsir (Allahu yarham), tahun 50-an. Sempurnalah NKRI.

Dari telaah sejarah ini, maka ada tiga kelompok pemikir Muslim dalam memaknai negara khilafah. Pertama, menolak sama sekali Islam memiliki konsep negara dalam Islam, seperti dikemukakan oleh Thaha Husein dan Ali Abdurraziq dalam karyanya, Al-Islam wa Ushul al-Hukmi. Teori politiknya disamakan dengan teori politik barat yang tidak mengakui sama sekali agama berkiprah dalam politik. Mereka menyamakan Islam dengan Nasrani. Kedua, Islam memilik nilai-nilai pemerintahan yang terkandung di dalamnya, seperti dikemukakan oleh ulama Mesir, penulis Hayatu Muhammad, yaitu Muhammad Husein Haikal; ketiga, mengharuskan kembali ke masa Nabi para Khulafa Rasyidun, seperti dikemukakan Hasan Albana, Sayyid Qutub, Syaikh Rasyid Rida, dan A.A. al-Mududi, bahkan dikehendaki agar kekhilafahan juga ditegakkan kembali, seperti dikemukakan oleh Syaikh al-Nabhani di atas. Saya berpendapat wadah boleh beda, tetapi isi wajib tetap Islam.

Konsep khilafah sebenarnya amat berkaitan dengan konsep Daulah al-Islam-Dar al-Islam (DI) secara menyuluh di seluruh dunia. Daulah Islam masa silam amat berhasil dalam menyembangkan dakwah dan menegakkan syariat. Medirikan Daulah Islamiyah adalah wajib syar’i. Sungguh banyuak ayat Alquan dan Hadis yang membicarakannya karena daulah Islam dan pemerintahan Islam yang akan melindungi Islam secara utuh. Menurut Yusuf al-Qardhawi (2000: 40-81) karekteristik Daulah Islam yang intinya adalah sebagai berikut: “Daulah Madaniyah yang merujuk pada Islam, bersekala internasional, berdasarkan konstitusi dan hukum syariah, berdasarkan musyawarah dan bukan kekuasaan ala kisra, daulah pemberi petunjuk dan bukan pengumpul pajak, yang melindungi orang-orang lemah, ynag melindungi orang-orang lemah, yang melindungi hak dan kebebasan, daulah yang berprinsip pada akhlak. Sementara itu, tabiat Daulah Islam adalah bulkan daulah teokrat, pemerintahan sipil. ”

Selanjutnya al-Qardhawi agaknya memaksudkan bahwa Daulah Islam bersekala Internasional cenderung kepada Khilafah Islamiyah karena menyebutkan tiga prinsip berikut, “1). Kesatuan wilayah Islam, Sekalipun negera dan wilayahnya berbeda, tetapi pada prinsipnya untuk satu wilayah untuk satu umat. 2). Kesatuan rujukan syariat yang tertinggi, yang tercermin di dalam Alquran dan Sunnah. 3). Kesatuan kepemimpinan yang tersentralisir, yang tercermin di dalam diri kepemimpinan tertinggi atau Khalifah yang memimnpin daulah orang-orang mukmin dengan ajaran Islam.

Dengan demikian, maka Konsep Khilafah Islamiyah adalah konsep Daulah Islamiyah. Memang amat ideal, afdhal, pemerintahan yang yang dapat menyatukan umat seperti khilafah, tetapi dapatkah dalam situasi dan kondisi sekarang ini dengan model pemeritahan seperti itu diwujudkan. Adakah alternatif lain sebagai kontekstualisasi Daulah Islamiyah, terutama dalam hal pembagian kewilayahan.

  1. NKRI sebagai Kontekstualisasi Khilafah Islamiyah

Sehubungan dengan amat sulitnya implementasi khilafah bila dikembnalikan ke masa silam, maka perlu ada konseptualisasi kembali khilafah model baru dengan tidak menolak konsp lama, tetapi sebagai alternatif dalam memelihat syariah dan umatnya. Konseptualisasi ini dikembalikan kepada tujuan pokok Syariah Islam, yaitu Jalb al-mashaleh wa dar’u al-mafasid. Maka di sini mashlahah ammah, yaitu hifzh al- ummah wa hifzh al-syariah wa hifzh al-bilad harus dikedepankan daripada konflik horizontal dan vertikal yang mujngkin akan timbul antara umat. Karena itu, memelihara dan menegakkan Syariah di setiap negara yang ada sekarang jauh lebih penting daripada menyatukan suara umat seluruh dunia dalam satu negara. Pembentukan model negara adalah persoalan ijtihadi yang akan berbeda antara ulama yang satu dengan ulama lain. Metode yang digunakan sebagaimana ijtihad yang lain, yaitu menggunakan sarana qawaid ushuliyah dan qawaid fiqhiyah.

Dengan melihat fakta sejarah seperti di atas, maka umat Islam perlu mengkaji kembali atas berbagai pandangan khilafah dilihat dari aspek-aspek ta’abbudi atau ta’aqquli atau dalam waktu yang sama ta’abbudi dan ta’amuli. Maka tidak heran bila gelar kepala negara berbeda-beda dan juga teritori kekuasaan berubah-ubah. Bahwa berkumpul di satu rumah gadang dalam beberap hal adalah utama dalam momen-momen tertentu, tetap tidak di lain waktu. Umat Islam berkumpul dalam satu daerah teritori khusus dengan jumlah besar 1.3 M penduduk dengan luas jutaan km2, juga bukan perkara mudah, walaupun sarana komunikasi sekarang sudah amat canggih. Di sisi lain penduduk Muslim dengan berbagai etnis, bahasa, budaya dan juga non-Muslim yang berada di masing masing wilayah. Saya pesimid kerajaan Saudi Arabia akan menyerahkan kekuasaannya kepada Mesir, Maroko, atau bahkan ke orang Jawa. Malah dalil yang mengedepankan orang Quraisy dalam mengangkat pemimpin akan ramai kembali. Pada masa Abbasiyah pun ada semacam daerah otonomi dalam bentuk federasi-federasi yang dipimpin oleh para amir dan sultan-sultan, seperti Salahuddin al-Ayyubi di Mesir, daerah Samaniyah di daerah Khurasan yang memiliki kesultanan sendiri, sehingga khalifah hanya kekuasaan spiritual dan kekuasaan temporalnya ada pada para sultan di daerah.

Penulis berpendapat bahwa khilafah bukan ta’abbudi mahdiyah, tetapi ta’aqqauli yang di sana ada nilai-nilai ilahiyah yang wajib dipelihara, yaitu negara Tauhid dengan menegakkan Syariat Islam serta memegang prinsip-prinsip berikut: “Kedudukan manusia sebagai hamba Allah, kepemimpinan, manusia sebagai umat yang satu, menegakkan kepastian hukum dan keadilan, musyawarah, amanah, persatuan dan persaudaraan, persamaan, hidup bertetangga baik, tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa, perdamaian, membangun ekonomi yang mensejahterakan, bela negara, menghormati lah bebasi rasa takut, amar makruf nahyil munkar, tanggung jawab, ketaatan”. (Pulungan, 1999: 5-20)

Dengan begitu, maka negara apapun namanya, Republik, Kerajaan, Kesultnan, Keamiran adalah boleh selama di sana Syariat tegak dan aturan Islam berjalan. Peradaban Islam dan tegaknya Syariat, bukan semata-mata dibangun atas satu sistem baku, tetapi dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Sebagai ganti kekhilafahan, maka amat baik bila menyatukan Umat Islam dibangun atas dasar visi dan misi bersama menghadapi musuh Islam. Maka jalan tengahnya adalah dengan memeprkuat lembaga-lembaga internasional umat Islam, seperti OKI dan Rabithah al-Alam al-Islami atau organisai baru yang menggambarkan umat bersatu. Bila di dunia sekaranag ada WTO, APEC, SEATO, ASEAN, Uni Eropa, NATO, dll, maka negara-negara Islam pun harus membuat persekutuan itu. Hal ini pun bukan perkara yang mudah pula. Inggris sekarang memiliki apa yang disebut Persemakmuran, suatu bentuk kesepahaman negara-negara bekas jajahan Inggris dalam bidang tertentu, terutama ekonomi, dll.

Dengan demikian, maka Negara yang berdiri tahun 1945 ini menjadi tanggung jawab Umat Islam untuk memajukan, mengurus dan memeliharanya. Negara Kita adalah rumah kita juga. Umat Islam adalah mayoritas di Indonesia amat berhak membangun merdasarkan nilai-nilai yang dianut mayoritas tersebut. Negara, sebagaimana halnya rumah maka harus dipelihara, dibangun, dibersihkan, memiliki yang banyak untuk bekal keluarga kita. Saudara seagama adalah ikhwan kita dan yang tidak segama adalah tetangga kita. Piagam Madinah menggambarkan ukhuwah Islamiyah, Diniyah, dan Wathaniyah yang amat prima dan Piagam Jakarta pun menggambarkan cita-cita Piagam Madinah yang ideal itu, walaupun dapat dilaksanakan secara baik sampai saat ini. Namun, Negara Madani dengan system masyarakat sivilnya diharapkan menggambarkan perilaku masyarakat Madinah awal.

  1. Khatimah.

Masalah khilafah Islamiyah merupakan masalah yang terus menerus menjadi wacana sejak lama yang belum dapat diimplemetasikan sampai sekarang. Setelah dibubarkannya khilafah Turki Usmani uapaya penegakkan kembali khilafah menjadi bahasan intelektual yang tidak pernah selesai. Melihat kenyataan historis khilafah merupakan masalah ta’aqquli-ta’amuli, sehingga bentuk negara dalam Islam dapat berbeda dari satu masa ke masa lainnya, tergantung kepada kehendak bangsa atau kau m Muslimin. Namun, subtsansi khilafah tidak boleh berubah, terutama dalam menegakkan amanah, keadilan, syura, dan penegakan hukum berdasarkan Alquran dan Sunnah Rasulullah saw.

Persoalan khilafah dapat diganti dengan bentuk kekuasaan lain yang sejalan dengan khilafah dan penyatuan seluruh kekuasaan daerah-daerah Islam sebagai persoalan afdhal dan mafdhul, sehingga dalam situasi tertentu seperti sekarang ini dibolehkan bukan dengan sistem tersebut. Lapangan ijtihad dalam fikih siasah amat luas, sehingga memunculkan corak–corak pemerintahan yang berbeda daripada tidak memiliki pemerintahan. Penyatuan satu negara dengan negara lain saat ini amat berat, bukan hanya tidak mungkin karena masing-masing memiliki kekuasaan sendiri, sementara di satu negarapun berkeinginan otonomi (bi al-Hukmu al-Dzatiy). Pengakuan Negara pun harus lewat SK PBB. Tanpa itu dalam pergaulan internasional tidak akan diakui sama sekali. Intinya kehormatan Negara dalam bentuk bela Negara merupakan bagian dari kehidupan dan kewajiban di mana pun warga negara. Membawa nama baik negara adalah bagian akhlak bernegara kita.

Membela NKRI, di mana umat Islam mayoritas, merupakan kewajiban umat Islam Indonesia, bahkan dilihat dari aspek fikih siyasah termasuk ‘jihad’, dan dapat mati syahid karena membela harta yang berupa tanah airnya, sebagai medan dakwah yang tentu harus disertai niat yang ikhlas untuk menegakkan “amar maruf nahyil munkar” dan dakwah Islamiyah. Membela Negara adalah memelihara medan dakwah. Nasihat saya kepada anak-anaku dan teman-temanku seperjuangan Mesir adalah, sebagaimana tercantum dalam Lauhah Vodafone, “Ghayyir hayataka wala tugahyyir namrataka”, wa ana aqul laka, “Ghayir hayataka wa tughayyir syakhshiyyataka al-Islamiyah”, wa in turid tazid, wala tughayyir syakhshiyyataka al-Islamiyyah al-wasathiyyah al-Indonesiah

Wassalam, Tulisan Revisi dari Tulisan Juli, tahun 2007

Cairo, Ahad, April 2008

Prof. Dr.KH. M. Abdurrahman, MA

7 comments on “NKRI; Kontekstualisasi Khilafah Islamiyah

  1. aku setuju sekali klo negara Indonesia berbentuk kekhalifahan…

    paling tidak negara Islam di seluruh Dunia mempunyai kesadaran untuk bersatu di organisasi tertentu untuk menolong umat islam lainnya

    dan kita membentuk sebuah kekuatan besar

    sudah saatnya kita bangkit kembali setelah 500 tahun terombang-ambing dan di Injak-injak

  2. Memiliki cita-cita yg didukung oleh dalil Al Qur’an dan sunnah adalah lebih mulia daripada sekedar ‘memaksakan diri’ untuk menerima kenyataan, dengan menganggap negara NKRI yang tidak menerapkan Syari’at sebagai negara khilafah islamiyyah. ‘Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.’ [QS.2:42]

  3. As.Wr.Wb.kontektualisasi boleh saja. tapi tetap wujud asli tidak bisa dihilangkan, standar pokoknya harus ada. kalaupun kita kesulitan mewujudkannya itulah ibadah, jangan menyerah pada kondisi. Tuhan akan bertanya tentang usaha kita. jangan tanggung beribadah. jadilah muslim sejati jangan setengah hati. 4:60,4:97-100.

  4. sistem yang diterapkan Khilafah dengan NKRI tidak sama…

    terserah saja kita mau menamai apa sistem yang kita anut, toh cuma sekedar nama…

    bukanlah nama yang harus kita perjuangkan,
    tetapi kita semua harus bertanggung jawab dengan tegaknya hukum Syariat di tanah air ini, bukan menyerah pada hukum manusia yang busuk dan bisa dirubah2 seenaknya…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s